» Forum Tanya Jawab
Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
- melengkapi pertanyaan saya perihal KARIS/KARSU pada tanggal 26-05-2020 ( 27-05-2020 )
- Mundur dari Jabatan Struktural ( 26-05-2020 )
- Mutasi JFT ( 26-05-2020 )
- usulan karis/karsu atas nama suami/istri dari pns ( 26-05-2020 )
- Pengajuan JF untuk KP Oktober ( 26-05-2020 )
- SK janda ( 25-05-2020 )
- IJASAH S1 DIPEROLEH SEBELUM CPNS ( 22-05-2020 )
- SK pensiun ( 21-05-2020 )
- MY SAPK ( 21-05-2020 )
- Peninjauan Masa Kerja ( 20-05-2020 )
- Aplikasi ( 20-05-2020 )
- SK pensiun ( 19-05-2020 )
- JF dan kenaikan pangkat ( 19-05-2020 )
- BUP PNS ( 19-05-2020 )
- Inpassing perekam medis ahli ( 19-05-2020 )
- Jadwal SKB ( 18-05-2020 )
- Cara meralat petikan keputusan yang tidak sesuai sk aslinya ( 17-05-2020 )
- My SAPK ( 17-05-2020 )
- Data TMT Gaji Berkala ( 17-05-2020 )
- Jabatan Fungsional ( 16-05-2020 )
Setelah kami cek dalam pengelolaan berkas masuk dan keluar, dapat disampaikan bahwa berkas usulan Karis & Karsu atas nama sesuai tersebut dalam pertanyaan adalah dalam posisi telah jadi dan telah diambil oleh BKD Prov. Jateng pada tanggal 25 Juni 2019. Olehkarenanya, untuk kelanjutan informasi dapat langsung menghubungi BKD Jateng guna diperoleh penyelesaian. Demikian terima kasih.
Jika yang dimaksud dengan menolak jabatan struktural tersebut adalah tidak mengikuti / melaksanakan tugas / keputusan pengangkatan kedalam jabatan struktural, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN sesuai yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (e) Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi "melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab".
Bagi pejabat JFT yang diberhentikan sementara dikarenakan ditugaskan kedalam jabatan lain dapat diangkat kembali kedalam JFT tersebut sesuai dengan keputusan PPK. Demikian terima kasih.
Dalam dokumen proses mutasi pindah wilayah kerja salah satunya telah tertuang rencana penempatan yang harus diisi oleh instansi penerima sebagai rencana yang akan dijalankan sesuai dengan skema analisis jabatan dan analisis beban kerja pada instansi. Biasanya, seorang JFT akan ditugaskan sesuai dengan jabatan JFT-nya meskipun dalam implementasinya masing-masing instansi dimungkinkan berbeda. Untuk proses pengembangan karier selanjutnya mengikuti pola manajemen kepegawaian yang ada di instansi. Demikian terima kasih.
Terima kasih atas partisipasinya dalam layanan konsultasi online kami. Terkait dengan pertanyaan, nanti akan kami telusuri lebih lanjut kedalam data yang ada dan hasil / informasinya akan kami sampaikan melalui kolom ini (akan kami update kemudian).
Batas pengusulan berkas kenaikan pangkat untuk periode April adalah maksimal akhir bulan Februari, sementara untuk periode Oktober maksimal akhir bulan Agustus. Tidak ada perbedaan waktu pengusulan antara kenaikan pangkat reguler maupun kelompok jabatan fungsional. Demikian terima kasih.
Mohon maaf kami tidak dapat memberikan informasi pada lokus yang berada diluar wilayah kerja kami. Kanreg I BKN hanya berada dalam wilayah kerja Jawa Tengah dan DIY, sementara data pegawai yang ditanyakan berada dalam data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan. Dapat kami sampaikan bahwa penerbitan SK pensiun dilakukan oleh Pemrov Sumut, mohon dapat langsung dikonsultasikan dengan BKD Sumut. Demikian terima kasih.
Proses penyesuaian ijazah dimungkinkan sepanjang memperoleh ijin dari instansi dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat penyesuaian ijazah diantaranya adalah: tersedianya formasi, pendidikan yang diperoleh relevan dengan tugas jabatan, adanya surat ijin belajar dengan akreditasi minimal B dan bukan kelas jauh, serta lulus ujian penyesuaian ijazah. Secara bidang studi antara pendidikan D3 dengan S1 tampak linier. Meskipun demikian, selain mempertimbangkan beberapa persyaratan tersebut, dalam pelaksanaannya juga mempertimbangan kebijakan internal instansi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah. Untuk teknisnya dapat dikonsultasikan dengan BKD. Demikian terima kasih.
Terkait proses penerbitan SK pensiun dapat kami sampaikan bahwa setelah kami terbitkan pertimbangan teknis, secara kedinasan langsung kami sampaikan kepada instansi untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK pensiun. Sehingga olehkarenanya dimohon kesabarannya jika SK pensiun belum turun dimungkinkan masih dalam proses tersebut. Demikian terima kasih.
Sejauh ini menu yang digunakan untuk layanan MySAPK difasilitasi melalui HelpDesk. Jika pada waktu itu belum dapat masuk/digunakan, mungkin dapat dicoba kembali diwaktu yang lain. Seblum kesana, silakan dicoba dengan memasukkan NIP dan NIK (Nomor Identitas Kependudukan). Demikian semoga permasalahan dapat segera terselesaikan.
Secara umum ketentuan mengenai peninjauan masa kerja lebih berorientasi pada legitimasi keabsahan masa kerja yang telah dimiliki PNS baik pada instansi pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya dimungkinkan instansi memiliki pengaturan internal guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah. Demikian terima kasih.
Untuk proses kenaikan pangkat melalui skema penyesuaian ijazah kami lakukan dengan mempertimbangkan asumsi yang dijalankan/dirancang oleh instansi mengingat instansi-lah yang mengetahui dan menjalankan secara real time pergerakan mutasi kepegawaian di daerah. Proses KPPI lebih melihat pada implementasi legitimasi aturan mengenai proses tugas/ijin belajar yang dijalankan pegawai serta relevansi antara jenjang pendidikan dengan tugas jabatan yang dimiliki pegawai. Demikian terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan partisipasi dan informasi yang diberikan melalui layanan konsultasi online. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan yang terbaik dan memudahkan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, setelah kami telusuri kedalam tim teknis, usulan pensiun an.Erna Suryandari NIP. 196004061986032003 telah kita terbitkan Pertimbangan Teknisnya, untuk selanjutnya tinggal menunggu terbitnya SK Pensiun oleh Prov. Jateng. Demikian terima kasih, semoga membantu.
Bagi PNS yang memiliki formasi JFT namun hingga saat ini belum diangkat kedalam JFT tersebut, untuk kenaikan pangkatnya dapat diakomodir sepanjang belum diangkat JFT tersebut bukan disebabkan oleh PNS yang bersangkutan namun dikarenakan aspek kedinasan. Selain itu juga hingga saat sekarang masih diberikan tugas / menjalankan tugas jabatan yang sesuai dengan formasi JFT tersebut. Meskipun demikian, untuk pengusulan kenaikan pangkat tersebut bukanlah hak melainkan penghargaan sehingga sangat bergantung pada usulan yang diberikan dari pihak instansi.
Dapat kami sampaikan pula bahwa dengan terbitnya PP Nomor 17 tahun 2020, terdapat celah yang dimungkinkan untuk mengangkat pegawai yang formasinya adalah JFT secara lebih mudah dan segera. Terkait hal tersebut silakan dapat dikoordinasikan dengan pengelola kepegawaian instansi. Demikian terima kasih.
Dalam PP 17 tahun 2020 tersebut ditetapkan bahwa bagi PNS yang diangkat menjadi:
a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. menteri dan jabatan setingkat menteri;
f. kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
g. pimpinan atau anggota lembaga non struktural;
h. wakil menteri;
i. staf khusus;
j. pimpinan atau staf pada organisasi internasional; dan
k. Jabatan lain pada lembaga selain kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
Pada saat melaksanakan tugas maka BUP bagi PNS tersebut diatas adalah 58 tahun.
Hal ini dikecualikan jika PNS tersebut pada jabatan awalnya merupakan pengampu Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Jika jabatan awalnya adalah JFT, maka BUP-nya adalah mengikuti pada aturan BUP JFT yang dimiliki, yakni jika jenjang Pertama-Muda maka BUP-nya 58 tahun, jika jenjang Madya-Utama BUP-nya 60 tahun. Demikian terima kasih.
Ketentuan mengenai peralihan jenjang dari Perekam Medis Terampil ke Ahli tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2014 Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahn 2013 pada pasal 14. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bagi perekam medis Keterampilan dapat diangkat dalam jenjang Keahlian dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV rekam medis informasi kesehatan.
b. Memiliki STR Perekam Medis yang masih berlaku,
c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Ketiga syarat tersebut dalam pelaksanaannya bergantung juga pada ketersediaan formasi dan juga analisis jabatan pada suatu unit kerja.
Perekam Medis Keterampilan menjadi Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit dari ijazah, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
Demikian terima kasih.
Informasi mengenai penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS formasi tahun 2019 hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah perihal penyelenggaraannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen bahwa para peserta yang telah lolos SKD akan mengikuti SKB pada waktu ditentukan kemudian. Demikian terima kasih.
Kami belum mengetahui substansi SK yang dimaksud dalam pertanyaan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan kepegawaian di daerah, BKN hanya bersinggungan dalam 2 produk utama yakni pertimbangan teknis (pertek) kenaikan pangkat dan pertek pensiun. Jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah mengenai SK CPNS / PNS / jabatan / SPMT, atau jenis SK tugas lainnya yang bersifat internal, maka kewenangan dalam menetapkan maupun meralat cukup berada dalam lingkup instansi daerah, tidak di BKN. Silakan dapat dikoordinasikan langsung dengan BKPPD instansi. Demikian terima kasih.
Saudara dapat melakukan updating data pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK online - MySAPK) pada menu "Update Data Mandiri". Silakan masuk pada aplikasi MySAPK, lihat data, kemudian cek apakah sudah update atau belum. Jika masih terdapat data yang belum update, dapat diupdate secara mandiri melalu menu "Update Data Mandiri", nantinya setiap updating yang masuk akan dilakukan verifikasi kembali oleh BKD untuk keabsahannya. Demikian terima kasih.
Pengaturan ketentuan mengenai Kenaikan Gaji Berkala (KGB) menjadi kewenangan dari instansi, untuk keperluan updating data KGB Silakan Saudara konsultasikan langsung dengan BKD prov. Jateng. Demikian terima kasih.
Pengenaan ketentuan pejabat JFT yang melakukan hukuman disiplin tingkat berat harus dilihat terlebih dahulu jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepadanya. Jika jenis hukuman disiplin yang dikenakan adalah pembebasan dari jabatan, maka sesuai dengan PP 53 tahun 2010 pejabat JFT tersebut harus dibebaskan dari JFT-nya.
Sesuai dengan PermenpanRB No.13 tahun 2019, pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Untuk lebih elaboratif mengenai pemberhentian JFT ini dapat langsung berkonsultasi dengan Direktorat Perundang-Undangan BKN Pusat Jakarta. Demikian terima kasih.
Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
PEMBERITAHUAN
Mohon maaf, Forum Tanya Jawab kami tutup untuk sementara dan akan dibuka pekan depan.
Mohon maaf, Forum Tanya Jawab kami tutup untuk sementara dan akan dibuka pekan depan.