» Forum Tanya Jawab

• melengkapi pertanyaan saya perihal KARIS/KARSU pada tanggal 26-05-2020 ( 27-05-2020 )
Nama : waluyo
Tanya : untuk melengkapi pertanyaan yang kami ajukan di kolom Forum Tanya Jawab on line perihal " Usulan Karis/Karsu atas nama Suami / Istri dari PNS , yang kami ajukan pada tanggal 26 -05-2020 , perlu kami tambahkan bahwa Dinas Kesehatan Prov.Jateng sudah mengirimkan surat permohonan ke BKD Jateng Prov.adapun surat tersebut bernomor : 873.5/2762/1.3 Tanggal Surat : 02-04-2019 Perihal : Permohonan Penerbitan Kartu Suami dan Kartu Istri dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinkes Prov.Jateng. Demikian keterangan tambahan ini untuk melengkapi pertanyaan yang kami ajukan pada tanggal 26-05-2020 , atas perhatian dan jawanan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Jawab:
Setelah kami cek dalam pengelolaan berkas masuk dan keluar, dapat disampaikan bahwa berkas usulan Karis & Karsu atas nama sesuai tersebut dalam pertanyaan adalah dalam posisi telah jadi dan telah diambil oleh BKD Prov. Jateng pada tanggal 25 Juni 2019. Olehkarenanya, untuk kelanjutan informasi dapat langsung menghubungi BKD Jateng guna diperoleh penyelesaian. Demikian terima kasih.


• Mundur dari Jabatan Struktural ( 26-05-2020 )
Nama : Sutoyo
Tanya : Mohon ijin bertanya..Adakah peraturan yang mengatur sanksi bagi ASN yang mundur dari jabatan struktural (menolak promosi) atas permintaan sendiri?Apakah bisa kembali ke jabatan awal (JFT) setelah diberhentikan sementara saat promosi atau terserah BKD / PPK ?Terima kasih atas informasinya..

Jawab:
Jika yang dimaksud dengan menolak jabatan struktural tersebut adalah tidak mengikuti / melaksanakan tugas / keputusan pengangkatan kedalam jabatan struktural, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN sesuai yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (e) Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi "melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab".
Bagi pejabat JFT yang diberhentikan sementara dikarenakan ditugaskan kedalam jabatan lain dapat diangkat kembali kedalam JFT tersebut sesuai dengan keputusan PPK. Demikian terima kasih.


• Mutasi JFT ( 26-05-2020 )
Nama : Rafa
Tanya : Yth Kanreg 1 BKN Yogyakarta..Jabatan saya Instruktur Muda.Jika saya mengajukan mutasi antar kabupaten dalam propinsi sesuai Perka BKN 5 tahun 2019, apakah nantinya di instansi yang baru jabatan saya harus Instruktur atau tergantung PPK dari tujuan mutasi (bisa beralih jadi JFU pa Struktural)?Jika harus instruktur,bolehkan untuk kejuruan yang lain?terima kasih

Jawab:
Dalam dokumen proses mutasi pindah wilayah kerja salah satunya telah tertuang rencana penempatan yang harus diisi oleh instansi penerima sebagai rencana yang akan dijalankan sesuai dengan skema analisis jabatan dan analisis beban kerja pada instansi. Biasanya, seorang JFT akan ditugaskan sesuai dengan jabatan JFT-nya meskipun dalam implementasinya masing-masing instansi dimungkinkan berbeda. Untuk proses pengembangan karier selanjutnya mengikuti pola manajemen kepegawaian yang ada di instansi. Demikian terima kasih.


• usulan karis/karsu atas nama suami/istri dari pns ( 26-05-2020 )
Nama : waluyo
Tanya : Saya dari Kepegawaian Balkesmas Wilayah Magelang Upt nya Dinas Kesehatan Prov.Jateng. KARIS / KARSU pernah kami usulkan dari bulan maret 2019 hingga sekarang belum diterima oleh yang bersangkutan. Surat usulan kami dg nomor : 973.5/0470/6 , tanggal surat : 01 Maret 2019 ke Dinas Kesehatan Prov Jateng. Adapun pemilik KARIS / KARSU , adalah sbb : KARSU : 1.Nama PNS : dr.Prima karista sari,Sp.P NIP.198306192009032008 nama suami : Cahyo seftyono,s.sos, MA KARSU : 2.Nama PNS : Ana handayani,amd.AK NIP.198606282010012022 nama suami : Anang istiadi KARIS: 3.nama PNS Lilik eko pratono NIP.197010291998031002 ,nama istri : Kristin yudi hartini, Sp.d KARIS : 4.nama PNS Relanda herjati baruna putra,Amd. NIP.199203262014021002 nama istri : Kristin pratama siwi,Amd Demikian , atas perhatian dan jawaban yang diberikan .kami ucapkan terima kasih.

Jawab:
Terima kasih atas partisipasinya dalam layanan konsultasi online kami. Terkait dengan pertanyaan, nanti akan kami telusuri lebih lanjut kedalam data yang ada dan hasil / informasinya akan kami sampaikan melalui kolom ini (akan kami update kemudian).


• Pengajuan JF untuk KP Oktober ( 26-05-2020 )
Nama : Arif Prabowo
Tanya : Assalamu'alaikum wr. wb. Maaf admin, saya mau tanya, pengajuan JF untuk KP di bulan OKtober 2020, palng lambat kapan ? terima kasih Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jawab:
Batas pengusulan berkas kenaikan pangkat untuk periode April adalah maksimal akhir bulan Februari, sementara untuk periode Oktober maksimal akhir bulan Agustus. Tidak ada perbedaan waktu pengusulan antara kenaikan pangkat reguler maupun kelompok jabatan fungsional. Demikian terima kasih.



• SK janda ( 25-05-2020 )
Nama : Fadhil Zia Azhari
Tanya : Fadhil Zia Azhari, saya mau bertanya dan memohon bantuan terkait SK Pensiun Janda PNS karena sudah 8 bulan ayah saya meninggal tapi sampai sekarang mama saya belum mendapatkan SK pensiun janda adapun data alm ayah saya : Drs Azhari NIP.196105051990031009 Pangkat IV/b instansi SMA negeri 2 Medan BKD Provinsi Sumatera Utara, dan nama ibu saya Eko Sulistyowati mohon bantuannya yah pak saya sangat prihatin terima kasih

Jawab:
Mohon maaf kami tidak dapat memberikan informasi pada lokus yang berada diluar wilayah kerja kami. Kanreg I BKN hanya berada dalam wilayah kerja Jawa Tengah dan DIY, sementara data pegawai yang ditanyakan berada dalam data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan. Dapat kami sampaikan bahwa penerbitan SK pensiun dilakukan oleh Pemrov Sumut, mohon dapat langsung dikonsultasikan dengan BKD Sumut. Demikian terima kasih.


• IJASAH S1 DIPEROLEH SEBELUM CPNS ( 22-05-2020 )
Nama : Wahyu Aditama
Tanya : Salam, Saya masuk menjadi CPNS menggunakan Ijasah D3 Lingkungan, Jabatan saya Pengelola Lingkungan. Saya Memililiki Ijasah S1 Kesehatan Lingkungan, apakah saya bisa mengajukan penggunaan gelar ijasah tersebut dan untuk penyesuaian ijasah

Jawab:
Proses penyesuaian ijazah dimungkinkan sepanjang memperoleh ijin dari instansi dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat penyesuaian ijazah diantaranya adalah: tersedianya formasi, pendidikan yang diperoleh relevan dengan tugas jabatan, adanya surat ijin belajar dengan akreditasi minimal B dan bukan kelas jauh, serta lulus ujian penyesuaian ijazah. Secara bidang studi antara pendidikan D3 dengan S1 tampak linier. Meskipun demikian, selain mempertimbangkan beberapa persyaratan tersebut, dalam pelaksanaannya juga mempertimbangan kebijakan internal instansi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah. Untuk teknisnya dapat dikonsultasikan dengan BKD. Demikian terima kasih.


• SK pensiun ( 21-05-2020 )
Nama : Darwoto
Tanya : Mohon penverahan SK pensiun atas nama Drs.Tohirim NIP 19600609 198602 1 003 kira2 kapan turunya sk tersebut

Jawab:
Terkait proses penerbitan SK pensiun dapat kami sampaikan bahwa setelah kami terbitkan pertimbangan teknis, secara kedinasan langsung kami sampaikan kepada instansi untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK pensiun. Sehingga olehkarenanya dimohon kesabarannya jika SK pensiun belum turun dimungkinkan masih dalam proses tersebut. Demikian terima kasih.



• MY SAPK ( 21-05-2020 )
Nama : Eko Noferi Yanto
Tanya : Mohon ijin bertanya. Saya Eko Noferi Yanto NIP. 198811112014021001 saya tidak bisa masuk ke aplikasi my sapk karena lupa username dan pasword. Saya juga lupa pertanyaan pembantu untuk lupa pasword. Kemudian saya kelaman bantuan untuk reset akun juga tidak bisa terkirim. Langkah apa lagi yg bisa saya lakukan untuk bisa masuk lagi ke mysapk saya?

Jawab:
Sejauh ini menu yang digunakan untuk layanan MySAPK difasilitasi melalui HelpDesk. Jika pada waktu itu belum dapat masuk/digunakan, mungkin dapat dicoba kembali diwaktu yang lain. Seblum kesana, silakan dicoba dengan memasukkan NIP dan NIK (Nomor Identitas Kependudukan). Demikian semoga permasalahan dapat segera terselesaikan.


• Peninjauan Masa Kerja ( 20-05-2020 )
Nama : M. Zaki
Tanya : Selamat sore, saya mau bertanya tentang peninjauan masa kerja. Saya lulus cpns tahun 2019. Saya pernah honor dari tahun 2013. Tapi kata orang dari BKPSDM mengatakan kalo sk honor mulai dihitung dari tahun 2014. Katanya sudah peraturannya. Yang mau saya tanyakan, memang ada peraturannya begitu? Terima kasih semoga berkenan menjawab pertanyaan saya.

Jawab:
Secara umum ketentuan mengenai peninjauan masa kerja lebih berorientasi pada legitimasi keabsahan masa kerja yang telah dimiliki PNS baik pada instansi pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya dimungkinkan instansi memiliki pengaturan internal guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah. Demikian terima kasih.


• Aplikasi ( 20-05-2020 )
Nama : Dimas
Tanya : Ijin Tanya Apakah Aplikasi E-Formasi sinkron dengan Aplikasi SAPK jika ada PNS yg mengajukan formasi jabatan barunya dikarenakan penyesuaian Pendidikannya yg baru ? Atau BKN hanya melihat data dukung seperti Peta Jabatan yg akan diduduki sudah cukup untuk proses KP nya ? Terima Kasih Misal PI dari SMA ke S1.

Jawab:
Untuk proses kenaikan pangkat melalui skema penyesuaian ijazah kami lakukan dengan mempertimbangkan asumsi yang dijalankan/dirancang oleh instansi mengingat instansi-lah yang mengetahui dan menjalankan secara real time pergerakan mutasi kepegawaian di daerah. Proses KPPI lebih melihat pada implementasi legitimasi aturan mengenai proses tugas/ijin belajar yang dijalankan pegawai serta relevansi antara jenjang pendidikan dengan tugas jabatan yang dimiliki pegawai. Demikian terima kasih.


• SK pensiun ( 19-05-2020 )
Nama : Darwoto
Tanya : Mohon Penjelasan an Dra.Erna Suryandari NIP 196004061986032003Tmt Pensiun 1 Mei 2020 kok sampai skr SK Pwnsiun blm turun.sementara yg bl Spt.Oktober bahkan bulan Desembwr udah pd turun SK nya

Jawab:
Terima kasih kami sampaikan partisipasi dan informasi yang diberikan melalui layanan konsultasi online. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan yang terbaik dan memudahkan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, setelah kami telusuri kedalam tim teknis, usulan pensiun an.Erna Suryandari NIP. 196004061986032003 telah kita terbitkan Pertimbangan Teknisnya, untuk selanjutnya tinggal menunggu terbitnya SK Pensiun oleh Prov. Jateng. Demikian terima kasih, semoga membantu.



• JF dan kenaikan pangkat ( 19-05-2020 )
Nama : prasetyo
Tanya : selamat siang, saya ingin menanyakan bbrp hal : apabila formasi awal saya adalah JFT, tetapi karena satu dan lain hal, sampai dengan saat ini saya belum impasing sesuai formasi awal saya, dan hal tersebut dikarenakan belum adanya uji kompetensi/proses pendidikan pelatihan, apakah saya tetap dapat melaksanakan KP,reguler ?

Jawab:
Bagi PNS yang memiliki formasi JFT namun hingga saat ini belum diangkat kedalam JFT tersebut, untuk kenaikan pangkatnya dapat diakomodir sepanjang belum diangkat JFT tersebut bukan disebabkan oleh PNS yang bersangkutan namun dikarenakan aspek kedinasan. Selain itu juga hingga saat sekarang masih diberikan tugas / menjalankan tugas jabatan yang sesuai dengan formasi JFT tersebut. Meskipun demikian, untuk pengusulan kenaikan pangkat tersebut bukanlah hak melainkan penghargaan sehingga sangat bergantung pada usulan yang diberikan dari pihak instansi.
Dapat kami sampaikan pula bahwa dengan terbitnya PP Nomor 17 tahun 2020, terdapat celah yang dimungkinkan untuk mengangkat pegawai yang formasinya adalah JFT secara lebih mudah dan segera. Terkait hal tersebut silakan dapat dikoordinasikan dengan pengelola kepegawaian instansi. Demikian terima kasih.


• BUP PNS ( 19-05-2020 )
Nama : RATIMAN
Tanya : Selamat pagi Bapak/Ibu Admin, Mohon pencerahan terkait Pasal 349 ayat (3) PP 17 Tahun 2020, bahwa BUP bagi PNS yang dikecualikan sebagaimana ayat (2) ditetapkan sesuai BUP pada JF terakhir yang diduduki,. Maksud dari ayat (3) ini bagaimana Bapak/Ibu Admin. Terima kasih.

Jawab:
Dalam PP 17 tahun 2020 tersebut ditetapkan bahwa bagi PNS yang diangkat menjadi:
a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. menteri dan jabatan setingkat menteri;
f. kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
g. pimpinan atau anggota lembaga non struktural;
h. wakil menteri;
i. staf khusus;
j. pimpinan atau staf pada organisasi internasional; dan
k. Jabatan lain pada lembaga selain kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
Pada saat melaksanakan tugas maka BUP bagi PNS tersebut diatas adalah 58 tahun.
Hal ini dikecualikan jika PNS tersebut pada jabatan awalnya merupakan pengampu Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Jika jabatan awalnya adalah JFT, maka BUP-nya adalah mengikuti pada aturan BUP JFT yang dimiliki, yakni jika jenjang Pertama-Muda maka BUP-nya 58 tahun, jika jenjang Madya-Utama BUP-nya 60 tahun. Demikian terima kasih.


• Inpassing perekam medis ahli ( 19-05-2020 )
Nama : Siti azizah
Tanya : Bagaimana cara inpassing perekam medis trampil ke ahli dengan yg berasal dari S1 Kesehatan Masyarakat dengan latar belakang D3 Rekam Medis? Terima kasih

Jawab:
Ketentuan mengenai peralihan jenjang dari Perekam Medis Terampil ke Ahli tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2014 Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahn 2013 pada pasal 14. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa bagi perekam medis Keterampilan dapat diangkat dalam jenjang Keahlian dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV rekam medis informasi kesehatan.
b. Memiliki STR Perekam Medis yang masih berlaku,
c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Ketiga syarat tersebut dalam pelaksanaannya bergantung juga pada ketersediaan formasi dan juga analisis jabatan pada suatu unit kerja.
Perekam Medis Keterampilan menjadi Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit dari ijazah, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
Demikian terima kasih.


• Jadwal SKB ( 18-05-2020 )
Nama : Toni Widyantoro
Tanya : Selamat sore min, mohon informasi terkait pelaksanaan SKB cpns jadinya gimana ya? Apakah tetap akan ada? Terima kasih

Jawab:
Informasi mengenai penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS formasi tahun 2019 hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah perihal penyelenggaraannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen bahwa para peserta yang telah lolos SKD akan mengikuti SKB pada waktu ditentukan kemudian. Demikian terima kasih.


• Cara meralat petikan keputusan yang tidak sesuai sk aslinya ( 17-05-2020 )
Nama : M tohirin
Tanya : Tmt sk bupati 6-1-2020 dibuat petikannya oleh ka bkppd diberi nomor berbeda kemudian petikan sk itu diberikan kpd pns ybs tgl 15-1-2020. Pns itu mimpin unit kerja smpn . Ada tegoran dari ka smpn kepada ka bkppd tgl 27 pebruari 2020 bhw ada kesalahan no petikan sk karena tdk sama dg sk aslinya . Tgl 11 maret 2020 ka bkppd membuat petikan sk kali kedua nomornya disesuaikan sk aslinya. Pns yg diangkat ka smpn tdk mau terima petikan sk yg kedua dan minta dikembalikan ke ka smpn semula untuk menghindari permasalahan hukum jabatannya . Mohon penjelasan , bgmn cara membuat petikan keputusan ttg kepegawaian , bagaimana cara meralat petikan keputusan yg salah

Jawab:
Kami belum mengetahui substansi SK yang dimaksud dalam pertanyaan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan kepegawaian di daerah, BKN hanya bersinggungan dalam 2 produk utama yakni pertimbangan teknis (pertek) kenaikan pangkat dan pertek pensiun. Jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah mengenai SK CPNS / PNS / jabatan / SPMT, atau jenis SK tugas lainnya yang bersifat internal, maka kewenangan dalam menetapkan maupun meralat cukup berada dalam lingkup instansi daerah, tidak di BKN. Silakan dapat dikoordinasikan langsung dengan BKPPD instansi. Demikian terima kasih.


• My SAPK ( 17-05-2020 )
Nama : Nurhamid
Tanya : Bagaimana cara menambah maupun merubah data pada mySAPK, apa harus melalui BKD setempat? Terimakasih

Jawab:
Saudara dapat melakukan updating data pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK online - MySAPK) pada menu "Update Data Mandiri". Silakan masuk pada aplikasi MySAPK, lihat data, kemudian cek apakah sudah update atau belum. Jika masih terdapat data yang belum update, dapat diupdate secara mandiri melalu menu "Update Data Mandiri", nantinya setiap updating yang masuk akan dilakukan verifikasi kembali oleh BKD untuk keabsahannya. Demikian terima kasih.


• Data TMT Gaji Berkala ( 17-05-2020 )
Nama : Heni Riyani
Tanya : Mohon info tentang Nomor SK, Tanggal SK, dan TMT Gaji Berkala atas nama Heni Riyani di aplikasi SINAGA. Data saya masih tertulis tahun 2016, padahal saya sudah dapat SK Kenaikan Gaji Berkala per tanggal 1 April 2020. Apakah bisa diurus agar data terupdate sesuai fakta? Terima kasih.

Jawab:
Pengaturan ketentuan mengenai Kenaikan Gaji Berkala (KGB) menjadi kewenangan dari instansi, untuk keperluan updating data KGB Silakan Saudara konsultasikan langsung dengan BKD prov. Jateng. Demikian terima kasih.


• Jabatan Fungsional ( 16-05-2020 )
Nama : Dimas
Tanya : Ijin Tanya Apakah JF yang mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya ? Dengan Dasar Permenpan 13 Tahun 2019 ? Terima Kasih

Jawab:
Pengenaan ketentuan pejabat JFT yang melakukan hukuman disiplin tingkat berat harus dilihat terlebih dahulu jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepadanya. Jika jenis hukuman disiplin yang dikenakan adalah pembebasan dari jabatan, maka sesuai dengan PP 53 tahun 2010 pejabat JFT tersebut harus dibebaskan dari JFT-nya.
Sesuai dengan PermenpanRB No.13 tahun 2019, pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Untuk lebih elaboratif mengenai pemberhentian JFT ini dapat langsung berkonsultasi dengan Direktorat Perundang-Undangan BKN Pusat Jakarta. Demikian terima kasih.

---

Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |