Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 21 April 2020 - 20:56:17 WIB

Kanreg I BKN Ikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 157 kali

Kanreg I BKN Ikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas
Yogyakarta-Humas BKN, Dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tim Zona Integritas (ZI) Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta mengikuti rapat koordinasi melalui video konferensi yang dipimpin oleh Kanreg III BKN Bandung pada Selasa (21/04/2020). Rapat ini merupakan bentuk pembinaan dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 

Selain Kanreg I BKN Yogyakarta, rapat juga diikuti oleh Inspektorat BKN, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg XII Pekanbaru, Kanreg XIII Banda Aceh, serta Pusat Pengembangan ASN BKN Bogor. Kepala Kanreg III Bandung, Imas Sukmariah menjelaskan tentang enam area perubahan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipik Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Untuk manajemen perubahan nilainya maksimal 5%, penataan tata laksana nilainya 5%, penataan sistem manajemen sumber daya manusia nilainya 15%, penguatan akuntabilitas kinerja nilainya 10%, penguatan pengawasan nilainya 15%, dan penguatan kualitas pelayanan publik nilainya 10%. Jadi enam area perubahan tersebut yang menjadi pengungkit untuk kita raih bersama-sama,” jelas Imas. 

Sementara itu Inspektur BKN, A. Darmuji, menjelaskan tentang adanya perubahan terkait sistem penilaian dari masing-masing komponen. “Komponen pengungkit di tahun lalu 60% dan seluruhnya dokumen. Sekarang bobot 60% ini dibagi 3 kriteria, 20% adalah dokumentasi sesuai lembar kerja evaluasi, yang 10% given, diambil antara lain dari opini WTP (wajar tanpa pengecualian), nilai kearsipan, nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara). Dan 30% adalah perpaduan pada saat tim ke lapangan bersama dengan unit Bapak Ibu. Sedangkan komponen hasil, 40% berupa survei dari BPS tentang kualitas pelayanan dan dari KPK tentang indeks persepsi korupsi.” terang Darmuji. 

Selain itu Darmuji juga menambahkan bahwa ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan oleh seluruh Kanreg dalam rangka membangun Zona Integritas. “Yang pertama adalah komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran, yang kedua yaitu manajemen media, cara berkomunikasi dengan pihak yang kita layani untuk mengedukasi tentang peningkatan pelayanan yang telah dilakukan, dan yang tidak kalah penting adalah monitoring untuk terus melakukan perbaikan layanan,” tutup Darmuji. han