Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Kamis, 09 April 2020 - 08:13:12 WIB

Pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan 2020 Ditunda


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 356 kali

Pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan 2020 Ditunda
Yogyakarta-Humas BKN, Pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan (Dikdin) tahun 2020 resmi ditunda akibat masih berlakunya status tanggap darurat bencana Covid-19. Sebelumnya, pendaftaran dijadwalkan akan dibuka mulai tanggal 9-30 April 2020 melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang telah disepakati pada rapat kerja persiapan seleksi Dikdin pada 18 Maret 2020.

Kebijakan penundaan ini telah diputuskan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/381/M/SM.01.00/2020 tanggal 3 April 2020 tentang penundaan jadwal pendaftaran dan seleksi kedinasan tahun 2020. 

“Keputusan ini sudah disampaikan kepada masing masing instansi pembina sekolah kedinasan. Penundaan ini berlangsung sampai dengan waktu yang belum ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Perubahan jadwal seleksi Dikdin tahun 2020 selanjutnya akan disampaikan melalui surat edaran dari Panselnas,” jelas Paryono, Plt Kepala Biro Humas BKN.

Ada delapan instansi pembina sekolah kedinasan yang akan membuka pendaftaran yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Intelejen Negara (BIN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). han