Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Sabtu, 04 April 2020 - 08:42:01 WIB

BKN Terbitkan SE Tentang Pelantikan Jabatan Secara Virtual


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 826 kali

BKN Terbitkan SE Tentang Pelantikan Jabatan Secara Virtual
Yogyakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang diterbitkan pada Kamis (02/04/2020). Surat edaran ini salah satunya mengacu pada status darurat bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 29 Mei 2020.

Surat edaran ini memuat beberapa ketentuan mendasar yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan sumpah jabatan melalui media elektronik atau telekonferensi sehingga  pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ketentuan tersebut meliputi susunan acara, kehadiran para pihak, serta tahapan pelaksanaan.

Pada susunan acara setidaknya terdiri dari 5 rangkaian, yaitu menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan keputusan pengangkatan PNS/pengangkatan dalam jabatan, pembacaan naskah pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

Untuk pihak yang harus hadir diatur siapa saja yang harus hadir secara fisik maupun yang diperbolehkan hadir secara virtual/jarak jauh. Yang harus hadir secara fisik yaitu rohaniwan sesuai CPNS/PNS yang akan dilantik, 2 orang saksi, pembaca keputusan, petugas penandatangan berita acara pelantikan, serta perwakilan CPNS/PNS yang akan dilantik secara simbolik. Sedangkan bagi pejabat yang akan melantik dapat hadir secara fisik maupun virtual. Hal ini berlaku pula bagi CPNS/PNS yang dapat hadir secara fisik sebagai perwakilan atau disebabkan jumlahnya yang sedikit, sementara yang lainnya dapat hadir secara virtual. 

Pada tahapan pelaksanaan berlangsung seperti pada umumnya sesuai susunan acara dan menyesuaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang menjadi tambahan adalah menyediakan layar utama untuk menampilkan pejabat pejabat yang melantik, CPNS/PNS yang akan dilantik, rohaniwan, dan 2 orang saksi. Pengucapan sumpah atau janji juga tetap dilakukan oleh CPNS/PNS meskipun yang bersangkutan tidak hadir secara fisik.

Surat edaran BKN ini berlaku sampai dengan berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan pada surat edaran ini berlaku juga bagi non-PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. han