Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 11 Agustus 2015 - 09:59:18 WIB

SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN


Diposting oleh : ridlowi
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 2282 kali

SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Aparatur Negara, beragam persiapan telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan batas waktu persiapan dua tahun sejak UU ASN diundangkan 2014. Salah satu persiapan yang dilakukan Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN adalah dengan menggelar kegiatan sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan di Kanreg I BKN Yogyakarta pada Senin (20/04) dengan mengundang para pengelola sistem informasi kepegawaian dari masing-masing BKD se Jawa Tengah dan DIY.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang pertemuan antara BKN dengan para pengelola kepegawaian di daerah untuk bertukar informasi mengenai sistem informasi manajemen kepegawaian yang terkini dan terintegrasi secara nasional. Seiring dengan implementasi UU ASN, maka dalam bidang sistem informasi manajemen kepegawaian harus segera dilakukan banyak penyesuaian karena terdapat mekanisme perubahan yang signifikan.

Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang hadir membuka acara menyatakan bahwa perkembangan sistem informasi saat sekarang ini berjalan begitu cepat, oleh karenanya BKN sebagai lembaga yang diberi mandat dalam menyusun dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian nasional harus dapat mengikuti perkembangan tersebut melalui sebuah sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Dalam UU ASN telah dinyatakan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN maka diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya.

Wakil Kepala BKN juga menginformasikan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari UU ASN. Ditargetkan bulan depan (Mei) sudah dapat selesai sehingga dapat dilakukan persiapan beberapa bulan sebelum memasuki tahun 2016, sesuai dengan batas waktu 2 tahun sejak diundangkan.

Terkait dengan hal tersebut, penetrasi teknologi informasi dalam mendukung sistem informasi kepegawaian sesuai dengan semangat dalam UU ASN harus segera dipersiapkan. “Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah updating data agar saat dilakukan konversi ke sistem yang baru para PNS tidak ada yang dirugikan”. Ungkap Wakil Kepala BKN.

Salah satu hal yang berubah dalam UU ASN adalah dengan tidak berlakunya lagi kepangkatan, yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam penggajian. Konsekuensi dari kebijakan tersebut, selain mekanisme sistem penggajian yang harus disesuaikan, juga sistem informasi kepegawaian yang selama ini diterapkan juga harus dilakukan perubahan, yang salah satunya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Untuk mendukung kegiatan updating data, saat ini BKN sedang menyiapkan agenda besar yakni Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS-2015) yang dilakukan berbasis elektronik (E-PUPNS). Berbeda dengan sensus pegawai yang dilakukan sebelumnya, pada E-PUPNS ini akan dilakukan secara online dimana seluruh PNS meng-update datanya secara mandiri dengan menggunakan userID dan password yang telah diberikan.

Cakupan data yang akan diambil dalam E-PUPNS 2015 ini selain data pokok kepegawaian (core data), juga data tambahan pendukung Data Pokok Pekegawaian yakni riwayat seperti seperti kepangkatan, pendidikan, jabatan, dan keluarga, Data Sosial Ekonomi seperti pendidikan anak dan kondisi perumahan, dan Self Assessment berupa potret kompetensi dan potensi individual setiap PNS. Melalui data tambahan ini, diharapkan dapat sekaligus terpotret profil lengkap masing-masing PNS se-Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pelatihan, pengembangan, serta kesejahteraan pegawai. Kegiatan sensus E-PUPNS 2015 ini wajib diikuti oleh setiap PNS. Bagi pegawai yang tidak mengikuti, BKN akan memberikan sanksi berupa tidak akan tercatat dalam database ASN nasional di BKN dengan konsekuensi tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian dan dinyatakan berhenti/pensiun.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Edy Wahyono SP menjelaskan bahwa pada tahun 2015 ini, BKN dalam rencana kerjanya tengah melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian terintegrasi baik yang telah digunakan selama ini maupun yang masih dalam tahap persiapan. Beberapa diantara sistem informasi tersebut adalah: E-Assessment Center, Human Resources Management System (HRMS), Computer Assisted Test (CAT), Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Executive Information System (EIS), Data Management System (DMS), serta pembangunan Disaster Recovery Center (DRC).

Melalui beragam sistem informasi tersebut, BKN terus berkomitmen untuk mengembangkan Sistem Informasi ASN secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, dan mudah diakses dengan sistem tata kelola dan keamanan yang baik. Selain itu, BKN juga berkomitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi  Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi serta SDM Pengelola dan Pengguna Sistem Informasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. (Rdl)