Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 06 April 2020 - 12:02:53 WIB

Covid-19 dan Upaya Pemerintah Dalam Mengelola PNS


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 1.929 kali

Covid-19 dan Upaya Pemerintah Dalam Mengelola PNS
Penyebaran Covid-19 yang semakin terus bertambah dan tidak terprediksi sudah sangat mengancam stabilitas di seluruh aspek, Hingga saat ini, sudah hampir satu juta kasus di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri per 5 April 2020 sudah mencapai 2.273 kasus, seperti yang dinyatakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas hingga 32 provinsi. Dengan telah ditetapkannya status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah waktunya kita sebagai warga negara bergotong royong dan bersatu melawan pandemik ini.  

Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemic Covid-19 ini. Apa yang sudah dianjurkan pemerintah mari kita patuhi. Dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat khususnya di lingkungan instansi pemerintah haruslah ditingkatkan. Apabila wabah ini tidak segera selesai dampaknya akan begitu mengerikan di semua aspek terutama ekonomi dan sosial di seluruh masyarakat serta pada sistem negara itu sendiri.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah, Menteri PAN & RB Tjahyo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan SE Nomor 19 tahun 2020 yang substansinya adalah terkait Work From Home (WFH). Dengan adanya putusan dari pemerintah, ASN diminta untuk menyesuaikan sistem kerja agar pelayanan dan target kinerja tercapai walaupun harus dikerjakan dari rumah masing-masing.

Work From Home (WFH) sebagai bentuk social distancing dan physical distancing di lingkungan instansi pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi warganya termasuk ASN ini harus kita dukung dan dipatuhi, salah satunya membekali diri dengan pengetahuan tentang covid-19. Apa yang harus kita lakukan apabila kita atau orang di sekitar kita menunjukan gejala, saling mengingatkan satu sama lain agar sadar akan bahaya wabah ini, dan bersama-sama berjuang memutus rantai penyebarannya.

Kebijakan Work From Home
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan ASN bekerja di rumah (Work From Home) hingga 21 April 2020. Selain perubahan masa pelaksanaan WFH, dalam SE tersebut juga terdapat dua pesan penting yakni para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah agar melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi/kabupaten/kota dimana instansi pemerintah berlokasi. Selain itu juga PPK diminta memastikan ASN di lingkungannya tetap dapat mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan aturan disiplin pegawai.

Melalui SE tersebut diberitahukan pula, untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para PPK perlu melakukan pembaharuan data ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Merespon SE Kementerian PAN dan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 09/SE/III/2020 Tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah Melalui Aplikasi SAPK BKN. Pendataan  riwayat  kesehatan  PNS  terdampak  Covid-19 perlu dilakukan untuk mempermudah  pengambilan kebijakan  yang  tepat  dalam  rangka pemenuhan hak-hak kepegawaian PNS terdampak.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut pemerintah melalui BKN sebagai instansi Pembina kepegawaian telah memfasilitasi untuk pendataan PNS riwayat Covid-19. Untuk pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kepegawaian di instansi di tingkat pusat dan daerah melalui SAPK terhadap PNS yang dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pasien yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19, Pasien yang dinyatakan sembuh dan meninggal akibat pandemi Covid-19. Pendataan tersebut dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dengan penuh kedisiplinan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendata  riwayat  kesehatan  dan  status PNS yang  terdampak  pandemi Covid-19, menetapkan  cakupan  hak-hak  kepegawaian  yang  dapat  diberikan kepada PNS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan panduan teknis  pengisian  data  riwayat  kesehatan  PNS melalui Aplikasi SAPK. Hal ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada PNS dengan melihat perkembangan pandemik tersebut.

Substansi SE Kepala BKN tersebut yaitu mendata riwayat kesehatan dan status PNS yang  terdampak pandemic Covid-19 serta memberikan panduan teknis pengisian data riwayat  kesehatan  PNS melalui Aplikasi SAPK, diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk dapat menghimbau kepada setiap PNS untuk pelaksanaan pendataan supaya dilaksanakan dengan disiplin.

Apa Yang wajib dilakukan Saat WFH?
Perlu diingat bahwa kebijakan WFH ini bukan libur, jadi pegawai tetap melaksanakan tugas kedinasan tetapi dikerjakan di rumah atau tempat tinggal masing-masing, PNS dihimbau untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Apabila memang ada keperluan yang sangat mendesak dan mengharuskan keluar rumah diharap setiap PNS melaporkan kepada atasan langsung, agar atasan bisa mengontrol setiap pergerakan dari anak buahnya.

PNS juga diwajibkan melaporkan setiap tugas yang dikerjakan dan tugas yang sudah selesai dikerjakan kepada atasan, selalu berkoordinasi dengan atasan dengan memanfaatkan media elektronik yang disepakati supaya target kinerja juga tercapai. Apabila berada dalam kondisi sakit harus menyampaikan kepada atasan langsung, selain itu tiap PNS juga mengisi laporan kondisi kesehatan melalui media elektronik yang dikelola langsung oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian masing-masing instansi.

Bagi PNS yang bekerja dari rumah diwajibkan mengaktifkan alat komunikasi agar sewaktu-waktu terjadi sesuatu atau ada panggilan tugas yang mengharuskan pegawai datang ke kantor supaya dapat dihubungi. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas bisa dilakukan dengan mempertimbangkan segi prioritas serta tingkat urgensi tugas kedinasan tersebut dan telah di setujui oleh pejabat pimpinan tinggi di masing-masing instansi.

Meskipun demikina, bagi instansi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap beroperasi dengan tetap mengacu pada upaya preventif, mulai dari social distancing/physical distancing. Setiap instansi juga dituntut agar memanfaatkan teknologi dengan membuka layanan online untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat tanpa harus masyarakat datang langsung atau pelayanan tatap muka. Apabila kondisi urgent mengharuskan untuk pelayanan tatap muka, setiap instansi boleh menerima tamu tentunya dengan mematuhi protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Selain pembatasan jarak fisik, setiap instansi juga harus lebih menjaga kebersihan lingkungan kantor dengan penyemprotan disinfektan, menyediakan hand sanitizer dan bilik sterilisasi bagi setiap tamu dan pegawai yang datang. Sosialisasi tentang budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh pegawai juga wajib dilakukan, tak terkecuali sosialisasi bagi masyarakat umum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu sosial media (website, facebook, instagram, twitter dll).

Penulis berharap tidak cukup hanya dengan pendataan PNS terdampak namun juga adanya tenaga kesehatan yang standby di kantor pada hari kerja. Tenaga kesehatan tersebut juga harus dibekali peralatan penanganan apabila mendapati tamu ataupun PNS yang diduga menunjukan gejala terjangkit agar segera tertangani maupun segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien Covid-19.

Terakhir, Sebagai ASN mari kita bersama-sama berupaya untuk memutus rantai perkembangan Covid-19 di lingkungan ASN dengan mengikuti anjuran pemerintah sebagaimana telah dijelaskan dalam SE tersebut. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman dan tetap semangat untuk melayani negeri dalam memerangi wabah Covid-19 ini, semoga wabah ini segera berakhir.
 
 
 
Ditulis Oleh: Hidayatulloh Hasani
Bekerja di UPT BKN Semarang






Berita Terkait