Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 24 Juli 2019 - 10:58:39 WIB

Langkah Nyata BKN Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Kompetensi ASN


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 2.750 kali

Langkah Nyata BKN Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Kompetensi ASN

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pemetaan kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan pemetaan kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Disamping itu, BKN juga mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi yang akurat.

Melalui Undang-Undang ASN tersebut, dapat disimpulan bahwa BKN memiliki tanggungjawab berat dalam mendukung implementasi sistem merit sistem dalam setiap proses manajemen kepegawaian tidak terkecuali kegiatan promosi dan mutasi pegawai.

Dalam mekanisme sistem merit, salah satu aspek penting dan utama adalah terkait dengan kompetensi pegawai. Hal ini sebagai atribut penting yang harus diperhatikan untuk proses pembinaan pegawai yang berkualitas karena mampu tidaknya seorang pegawai dalam menjalankan tugas jabatan sangat bergantung pada tingkat kompetensi yang dimiliki.

Permasalahan yang muncul, masih banyak dari instansi yang belum memetakan kompeteni ASN yang dimiliki baik pejabat pimpinan tinggi, administrasi, maupun pelaksana. Mengapa butuh dipetakan? Hal ini dikarenakan belum diketahuinya kompetensi secara riil yang ada pada diri pegawai dalam mendukung tugas jabatan. Konsekuensinya, belum diketahui gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan yang sedang diampu.

Terkait dengan hal tersebut, BKN telah mengambil inisiatif dan peran aktif dalam upaya memotret kompetensi dan potensi pegawai ASN melalui dua (2) pendekatan. Pertama melalui pemetaan preferensi jabatan pelaksana, yang kedua melalui talent pool untuk pegawai jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan administrator. Langkah ini dilakukan untuk membantu instansi dalam mengukur kompetensi pegawai yang dimiliki, disamping juga sebagai upaya menuju diperolehnya data kompetensi ASN secara nasional untuk mendukung aksi talent management.

Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana

Kegiatan pemetaan preferensi kompetensi pelaksana dilakukan dengan menggunakan instrumen Computer Assisted test (CAT). Di tahun 2018 ini, kegiatan pemetaan menyasar seratus ribu pegawai pelaksana secara nasional. Untuk wilayah Kanreg I BKN sendiri ditargetkan dapat memfasilitasi 8.500 pegawai.

Kegiatan pemetaan kompetensi pejabat pelaksana ini memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mewujudkan gambaran PNS pelaksana secara nasional yang memiliki kompetensi level dasar, untuk mendapatkan gambaran secara nasional ataupun per instansi atas kondisi pelaksana sebagai dasar dalam pengembangan karir dan/atau kompetensi pegawai yang bersangkutan. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan diperoleh informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang komprehensif.

Secara pribadi, melalui pemetaan preferensi jabatan pelaksana ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung bagi para pegawai. Melalui pemetaan ini nantinya dapat diperolehnya gambaran karakteristik pribadi dari pegawai sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaan. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan diperoleh hasil rekomendasi rumpun pekerjaan apa yang cocok dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, ada aspek kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjadi acuan yang tepat dalam kegiatan promosi dan rotasi jabatan.


Bagi instansi, kegiatan pemetaan pejabat pelaksana ini akan memudahkan dalam proses pengembangan pegawai, distribusi pegawai sesuai dengan unit kerja, serta dimilikinya database sistem informasi pegawai di instansi masing-masing yang dapat digunakan kapanpun saat dibutuhkan.

Secara teknis, pemetaan berbasis preferensi ini telah didasarkan pada standar kompetensi manajerial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Terdapat delapan kompetensi manajerial dan satu kompetensi sosial kultural dengan persyaratan yang dibutuhkan berada pada level satu (1) dengan indikator paham/dalam pengembangan. Kriteria dari level satu (1) ini menunjukkan kemampuan mengerjakan pekerjaan teknis sederhana dan penguasaan pengetahuan serta pemahaman dasar.

Metode pengukuran menggunakan dua (2) aspek yakni aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif mengukur tingkat kesadaran (awareness) pegawai terhadap perilaku yang efektif di level 1 pada unsur kompetensi yang diukur, sementara aspek afektif mengukur kecenderungan perilaku pegawai pelaksana dalam lingkungan kerja sehari-hari.

Melalui koordinat persinggungan kedua pendekatan kognitif dan afektif tersebut dapat diperoleh prediksi mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing pegawai. Kesembilan aspek kompetensi tersebut yaitu: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, mengembangkan diri dan orang lain, pengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa.

Hasil dari pemetaan preferensi kompetensi pelaksana akan memberikan rekomendasi hasil berupa kategori 'potensial', 'cukup potensial', dan 'perlu pengembangan' serta deskripsi area kekuatan dan pengembangan yang dibutuhkan bagi pegawai pelaksana tersebut.

Talent Pool JPT dan Administrator

Selain menyelenggaraan tes preferensi jabatan pelaksana, sejak tahun 2015 BKN juga telah menjalankan kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator atau yang sering disebut sebagai talent pool.

Talent pool merupakan kegiatan dalam rangka mencari calon-calon pemimpin potensial. Hasil dari talent pool merupakan sekelompok kandidat baik dari internal maupun eksternal organisasi yang memenuhi persyaratan jabatan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi.

Beberapa kegunaan dari talent pool ini diantaranya sebagai proses pengumpulan data JPT dan Administrator potensial, sebagai bahan database untuk dasar seleksi lebih lanjut, serta untuk pengembangan kompetensi kepemimpinan. Bagi instansi, hasil dari talent pool dapat diperoleh database profil kompetensi dan potensi JPT dan Administrator yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan sistem kaderisasi sebagai langkah nyata menuju implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit.

Secara umum, persyaratan untuk dapat mengikuti talent pool dipersyaratkan bagi JPT Prtama maupun Administrator yang belum pernah mengikuti kegiatan Assessment Center sebelumnya baik yang diselenggarakan oleh BKN maupun lembaga lain. Selain itu, bagi calon peserta talent pool juga diberikan batasan usia yakni untuk peserta JPT maksimal usia 57 tahun, sementara untuk pejabat Administrator maksimal usia 56 tahun.


Kegiatan penilaian potensi dan kompetensi untuk penyusunan talent pool ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Hasil dari talent pool ini dapat dijadikan dasar dalam proses pengisian jabatan yang lowong. Pelaksanaan penilaian ini juga telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bagian dalam proses seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

Ditulis Oleh: Ridlowi, S.Sos, M.A

Bekerja di Kanreg I BKN Yogyakarta






Berita Terkait